Sesuai dengan jadwal verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 di tingkat provinsi yang dikeluarkan KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), sejak Jumat (2/11) hingga Selasa (6/11) 2012 dilakukan verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang lulus seleksi administrasi di tingkat Pusat. Bawaslu Sumsel telah membentuk tim khusus untuk pengawasan verifikasi faktual parpol ini. Tim ini secara teknis bekerja bersama KPU mendatangi kantor pengurus parpol terkait dengan pengawasan verifikasi faktual terhadap enam hal, yaitu jumlah dan susunan kepengurusan dengan cara mencocokan kesamaan nama dalam SK kepengurusan dengan KTP, keterwakilan perempuan pada kepengurusan sekurang-kurangnya 30 %, jumlah susunan kepengurusan parpol 75 %, domisili kantor, keberadaan PNS/TNIBaca selengkapnya…

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel) mengunjungi kantor Harian Umum Sriwijaya Post, Rabu (10/10/2012) siang. Didampingi komisioner Bawaslu Sumsel bidang Pengawasan dan Humas, Kurniawan, serta Penanganan dan Pelanggaran, Zulfikar, Ketua Komisioner Bawaslu Andika Pranata Jaya memaparkan agenda kerja pihaknya dalam waktu dekat. “Tim seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota telah membuka pendaftaran untuk 11 kabupaten/kota yang belum memiliki Panwaslu menjelang Pilkada tahun depan,” ungkapnya.Baca selengkapnya…

SRIPOKU.COM, PALEMBANG –Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta bersikap netral jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).Demikian disampaikan Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel), Andika Pranata Jaya, Jumat (28/9). “Bagi kada (kepala daerah) yang incumbent kerap melibatkan PNS untuk kegiatan mereka. Ini sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal, PNS itu adalah abdi masyarakat bukan abdi calon kada,” jelasnya saat dihubungi Sripoku.com. Posisi PNS di pemerintahan dengan kada yang memproklamirkan diri maju dalam Pilkada cukup abu-abu. Alih-alih menjalankan program pemerintah, kada justru berkampanye. “Secepatnya kita menghimbau dan meminta tegas agar calon incumbent tidak melibatkan PNS dalam praktek kampanye mereka. Kan kasihan kalauBaca selengkapnya…