FGD Partai Politik dan Pemilu Dalam Sistem Presidensiil UUD 1945

FGD Partai Politik dan Pemilu Dalam Sistem Presidensiil UUD 1945

Palembang – Bertempat di meeting room Aryaduta hotel Palembang, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan tema “Partai Politik dan Pemilu Dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”, Kamis (6/4).

Acara hasil kerjasama Universitas Sriwijaya dengan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia ini dibuka langsung oleh Ir. H. Rully Chairul Azhar selaku Ketua Lembaga Pengkajian MPR. Diskusi berlangsung dengan Pemateri Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, Dekan Fakultas Hukum Unsri Dr. Febrian dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Aspahani, SE, Ak., MM, CA.

Pada kesempatannya, Ketua Bawaslu Sumsel menyampaikan pandangannya sebagai penyelenggara Pemilu dalam menyikapi sistem Pemilu seperti apa yang akan dijalankan oleh negara ini sehingga lembaganya dapat menentukan serta menyiapkan regulasi pengawasan yang juga akan dipakai pada pemilihan mendatang. Kemudian disampaikan pula bahwa proses pemilihan memang benar dimulai dengan perekrutan jajaran pengawas yang sebaiknya bersifat tunggal untuk semua kabupaten.

FGD ini membahas pula tentang dibutuhkannya perbaikan atas sistem Presidensiil yang dianut oleh negara kita karena adanya ketidakkonsistenan. Juga terjadi kegaduhan dalam berpolitik di negara kita bisa diatasi dengan penyederhanaan Parpol yang sangat berseberangan dengan muliti Parpol sekarang ini, karena sistem muliti Parpol hanya memperparah keadaan berbangsa akibat ragam kepentingan yang ada. Sistem Presidensiil dengan multi Parpol juga membawa banyak masalah seperti misalnya Presiden terpilih belum tentu merupakan perwakilan dari Parpol pemenang Pemilu. Koalisi partai juga erat kaitannya dengan pengambilan keputusan politik negara.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *