Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini kami umumkan Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang lulus penelitian berkas administrasi sebagai berikut: PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATANBaca selengkapnya…

Dalam rangka pembentukan Panwaslu di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. OKI, Kab. OKU, Kab. OKU Timur, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, dan Kab. Musi Rawas, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, membuka kesempatan bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut : PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLUBaca selengkapnya…

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel) mengunjungi kantor Harian Umum Sriwijaya Post, Rabu (10/10/2012) siang. Didampingi komisioner Bawaslu Sumsel bidang Pengawasan dan Humas, Kurniawan, serta Penanganan dan Pelanggaran, Zulfikar, Ketua Komisioner Bawaslu Andika Pranata Jaya memaparkan agenda kerja pihaknya dalam waktu dekat. “Tim seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota telah membuka pendaftaran untuk 11 kabupaten/kota yang belum memiliki Panwaslu menjelang Pilkada tahun depan,” ungkapnya.Baca selengkapnya…

SRIPOKU.COM, PALEMBANG –Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta bersikap netral jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).Demikian disampaikan Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel), Andika Pranata Jaya, Jumat (28/9). “Bagi kada (kepala daerah) yang incumbent kerap melibatkan PNS untuk kegiatan mereka. Ini sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal, PNS itu adalah abdi masyarakat bukan abdi calon kada,” jelasnya saat dihubungi Sripoku.com. Posisi PNS di pemerintahan dengan kada yang memproklamirkan diri maju dalam Pilkada cukup abu-abu. Alih-alih menjalankan program pemerintah, kada justru berkampanye. “Secepatnya kita menghimbau dan meminta tegas agar calon incumbent tidak melibatkan PNS dalam praktek kampanye mereka. Kan kasihan kalauBaca selengkapnya…